Home2020-06-10T12:36:45+07:00
  • Hj. Tina Wiryawati, SH Tampung Aspirasi Masyarakat Pangandaran

    PANGANDARAN | BBCOM | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil XIII yaitu Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Kuningan, Hj. Tina Wiryawati, SH. Melaksanakan kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2019/2020, bertempat di Kantor Desa Babakan, Kabupaten Pangandaran (Kamis, 2 Juli 2020).

    Dalam kesempatan tersebut anggota DPRD Jabar Dapil XIII, Tina Wiryawati mengutarakan kegiatan reses ini pihak nya akan mengikuti protokol kesehatan dalam penyelenggaraan reses serta menerapkan point-point Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    Adapun poin-poin aspirasi dari perangkat desa diantaranya mengajukan bantuan untuk infrastruktur dari provinsi dan tunjangan/kesejahteraan perangkat desa khususnya di kabupaten Pangandaran serta terkait bantuan sembako Covid-19 mengharapkan agar lebih diperhatikan lagi. (hdr)

    Share

    The post Hj. Tina Wiryawati, SH Tampung Aspirasi Masyarakat Pangandaran appeared first on Bandung Berita.

  • Kolaborasi Kunci Pengendalian Karhutlabun di OKI

    Photo: Pemadaman kebakaran lahan tahun 2019 (Dok. BPBD OKI)

    OKI | BBCOM |-Kolaborasi antar pemangku kepentingan jadi kunci pengendalian kebakaran hutan, lahan dan kebun di Ogan Komering Ilir tahun ini.

    Selain itu upaya pencegahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih difokuskan selain upaya pemadaman.

    “Saya menekankan kita harus lebih berkomitmen bahwa bencana adalah masalah bersama untuk itu kita harus fokus, terpadu dan terintegrasi menghadapi ini,” kata Wakil Bupati OKI, H M Dja’far Shodiq pada rakor virtual kesiapsiagaan karhutbunlah 2020, Kamis, (2/7/20).

    Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa yang terpenting dalam menghadapi karhutbunlah, yaitu kemauan untuk menjaga alam dan kemauan untuk memadamkan api.

    “Mari bersama mempersiapkan baik personel maupun alat,” ujarnya seraya berharap agar bencana karhutla tahun ini dapat terkendali tungkasnya.

    Sebelumnya, Segenap elemen di Kabupaten Ogan Komering ilir (OKI), telah bersiap agar Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dapat diantisipasi lebih dini.

    Pemkab OKI  pun telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla sejak 1 Juni hingga 31 Oktober 2020.

    Selain itu, semua pihak juga diajak agar bersama-sama menjaga alam dan mencegah terjadinya karhutla yang dapat mengakibatkan bencana kabut asap.

    Dinas Perkebunan Kabupaten OKI misalnya, secara intens telah memberikan himbauan dan sosialisasi terhadap para petani dan juga pelaku usaha perkebunan dan kebutanan, agar tidak melakukan tindakan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.

    “Ini berdampak pada berbagai masalah mulai dari sosial hingga ekonomi sehingga perlu perhatian dari berbagai pihak,” kata Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten OKI, Aris Panani.

    Melihat insiden karhutlabun tahun-tahun sebelumnya, faktor ekonomi disinyalir menjadi penyebab utama baik untuk berbagai pemenuhan kebutuhan mulai dari pembukaan kebun, tanaman pangan, permukiman dan lain sebagainya

    Untuk itu, Penanganan Karhutlabun tahun ini akan difokuskan pada pecegahan jika terjadi maka akan diklasifikasi skala dan dampaknya.

    “Kita klasifikasi luasan dan dampak kebakaran lahan  agar  bisa lakukan penanganan yang tepat. Apakah water bombing atau modifikasi cuaca” ungkap Dandim 0402 OKI, Letkol. CZI. Zamroni, S. Sos

    Sementara untuk penegakan hukum Polres OKI akan mengedepankan upaya preventif, namun demikian bukan berarti tidak ada tindakan tegas jika terjadi pembakaran hutan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab

    “Jika masih ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab membakar hutan dan lahan, kami tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan hukum”tegas Wakapolres OKI, Kompol Yudha Widyatama Nugraha, S. IK. (pani)

    Share

    The post Kolaborasi Kunci Pengendalian Karhutlabun di OKI appeared first on Bandung Berita.

  • Ijah Akan Dorong Program Pengembangan Desa Untuk Menciptakan Pemerataan Pembangunan

    CIAMIS | BBCOM | Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil Jawa Barat XIII (Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Kuningan), Dra. H. Ijah Hartini melaksanakan Kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2019/2020, kegiatan kali ini bertempat di Kantor Desa Cintaratu, Kabupaten Pangandaran (Kamis, 2 Juli 2020).

    Dalam reses Ijah Hartini akan mendorong Program pengembangan desa dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan yang mana tentu tidak terlepas dari peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam membantu peningkatan perekonomian di desa.

    Ijah pun menambahkan akan terus memantau serta terus mengkampanyekan hidup sehat demi terhindar dari pandemi Covid-19, selain itu Ijah Hartini juga mengapresiasi peran Pemprov Jabar dalam pendistribusian masker untuk dibagikan kepada masyarakat yang pada kesempatan ini dibekalkan kepada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, tidak lupa ijah juga memberi bantuan berupa masker kepada masyarakat Desa Cintaratu. (Ags)

    Share

    The post Ijah Akan Dorong Program Pengembangan Desa Untuk Menciptakan Pemerataan Pembangunan appeared first on Bandung Berita.

  • Kemendes PDTT Akan Reformasi Manajemen Data Desa

    JAKARTA | BBCOM | Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar menghadiri undang Komisi VIII DPR untuk membahas langkah strategis dan taktis untuk memastikan data kemiskinan atau Pemerintah diminta miliki satu data kemiskinan yang menjadi rujukan kementerian/lembaga.

    Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan, saatnya pemerintah punya satu data kemiskinan yang menjadi rujukan kementerian/lembaga dan adanya sinkronisasi data masing-masing data kemiskinan di kementerian/lembaga.

    Menteri Halim dalam paparannya mengatakan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam penanganan tandem Covid-19 ini mengambil hikmah alias momentum untuk lakukan reformasi manajemen Data Desa, utamanya terkait perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan alokasi Dana Desa.

    Gus Menteri, sapaan akrabnya, akui jika memang selama ini perencanaan pembangunan desa itu masih bertumpu pada keinginan, bukan pada problematika atau masalah.

    “Ini akan direformasi secara perlahan, yang dimulai dengan cara pandang, reformasi paradigma kemudian sikap yang nanti berdampak sistemik kepada prilaku,” kata Gus Menteri, Rabu (1/7/2020).

    Gus Menteri berikan laporan terkini mengenai penyaluran BLT Dana Desa terhitung hingga 29 Juni 2020.

    Dana Desa Sudah disalurkan sebanyak 70.546 Desa atau setara 95 persen dari seluruh desa yaitu 75.953 desa.

    “Adapun untuk penerima manfaat BLT Dana Desa sebanyak 7.502.489 KPM,” kata Gus Menteri. Mengenai penerima manfaat itu, Halim menerangkan terdiri dari Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) sebanyak 2.025.672 orang atau sekitar 27 persen.

    Kemudian, KPM yang anggotanya menderita penyakit kronis atau menahun sebesar 283.392 keluarga.

    “Penerima manfaat yang terbesar ada pada petani dan buruh tani sebanyak 6.602.190 orang atau sekitar 88 persen,” ujarnya

    Sistem pendataan BLT Dana Desa ini menggunakan pendekatan Ijtimaiyah atau kesepakatan dengan indikator-indikator umum berbasi RT dilakukan oleh tiga relawan Desa Tanggap Covid-19.

    Kesepakatan ketiga relawan inilah yang jadi penentuan KPM ditingkatkan RT yang selanjutnya dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) hingga validasi terjamin.

    “Semua data ini dalam proses pengiriman By Name By Address kurang lebih 5 juta sekian. yang nanti juga akan dikirim ke Kemensos,” kata Gus Menteri.

    Sedang bagi warga yang belum miliki NIK tapi dinilai layak menerima maka akan dimasukkan ke daftar sekaligus difasilitasi segera mengurus e-KTP. (hms/red)

    Share

    The post Kemendes PDTT Akan Reformasi Manajemen Data Desa appeared first on Bandung Berita.

  • Dinkes OKI Baru Serap Dana Covid-19 Rp. 1,2 Miliyar

    OKI | BBCOM | Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Pemkab-OKI) Sumatera Selatan (Sumsel) telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19 melalui APBD tahun 2020 sebesar Rp.72 Miliyar. Anggaran sebesar itu merupakan pengalihan anggaran dari instansi-instansi atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di Kab OKI, kegunaannya untuk penangan penyebaran Covid-19. Salah satunya dianggarkan untuk Dinas kesehatan OKI sebesar Rp. 12.482.125.000.

    Terkait alokasi anggaran tersebut BBCOM melayangkan surat konfimasi pada tanggal 15 Juni 2020, tentang kegunaan dan menyerapan anggaran APBD oleh Dinkes OKI.

    Menurut Kepada Dinas Kesehatan Kab OKI Iwan Setiawan, anggaran yang telah dialokasikan tersebut belum terserap semuanya, karena pengalokasian anggaran yang digunakan berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan kegunaannya diantaranya untuk pembelian perlengkapan APD (Alat Pelindung Diri ) tenaga kesehatan.
    “Selain pengadaan alat gunakan APBD, juga ada sumbangan dari donatur sehingga kita ada penghematan dana anggaran.” Ujar Iwan pada BBCOM di ruang Media Center Gugus Tugas Covid 19 Dinkes (1/7/2020).

    Dikatakan Iwan selaku petugas tenaga kesehatan berbagai usaha dan cara bagai mana masyarakat OKI tidak terpapar wabah virus Covid- 19. “Alhamdullilah sampai sekarang tenaga kesehatan OKI masih tetap siaga, kami akui pekerjaan ini sangat mengundang resiko yang besar, selain ancaman nyawa keterbatas hubungan keluargapun juga terbatas. jadi kami selaku tenaga kesehatan harus benar benar ekstra hati hati.” Ujar Kadinkes OKI

    Selain itu Iwan menambahkan, setiap tenaga kesehatan yang diperdayakan dalam penangan covid 19 juga mendapat dana insentif dengan jumlah yang tidak bisa kita katakan sebab bisa saja bertambah. “Diperkirakan dana yang baru terserap di Dinas Kesehatan OKI lebih kurang Rp. 1,2 milyar” ungkap Iwan Setiawan

    Sejak New Normal yang di lakukan Bupati OKI Iskandar SE, sekarang OKI dalam keadaan aman namun kita harus tetap ikuti protokol kesehatan Covid 19” tegas Iwan

    Lembaga Pemantau Kebijakan Publik (LPKP) Hary Putra ketika di minta tanggapan tentang anggaran Covid-19 di Kab. OKI, Ia mengatakan “memang berdasarkan pengamatan kami selaku LPKP, proses pengajuan yang dilakukan setiap SKPD /instansi dalam pegunaan anggaran yang diperlukan tidak bisa sembarangan sebab, setiap ada usulan dana ada mekanismenya, dan harus melalui tim verifikasi seperti Inspektorat maupun Ketua Gugus Tugas. Papar Hary. (pani)

    Share

    The post Dinkes OKI Baru Serap Dana Covid-19 Rp. 1,2 Miliyar appeared first on Bandung Berita.

  • Polda Jabar Periksa Bangunan Fisik Desa Sindangasih Anggaran DD Tahun 2017 Hingga 2019

    CIAMIS | BBCOM | Desa Sindangasih, Kecamatan Banjarsari, kedatanga tim dari Polda Jabar beserta Dinas PUPR dan Inspektorat Ciamis, kedatangannya tersebut untuk melakukan pemeriksaan pembangunan fisik yang di anggarkan dari Dana Desa dari tahun 2017 sampai 2019.

    Kegiatan tersebut menyikapi adanya laporan warga ke Polda Jabar, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran pembangunan dari Dana Desa yang dilaksanakan di Desa Sindangasih.

    Ketika di konfirmasi di kantornya, Penjabat Kepala Desa Sindangasih Fatonah  mengatakan,”Memang benar hari ini ada pemeriksaan pembangunan fisik yang didanai oleh anggaran Dana Desa tahun 2017 hingga 2019, namun saya kurang mengetahui permasalahannya secara detail, pasalnya waktu masalah ini muncul saya baru menjabat sekitar satu minggu,persisnya bulan Desember awal.

    Masih menurut Fatonah, dugaan adanya kasus penyelewengan yang saat ini sedang di tangani Polda Jawa Barat tersebut terjadi saat Desa Sindangasih di pimpin oleh kepala Desa definitif yang sudah habis masa jabatannya.

    “Dalam pemeriksaan pada hari ini, dilakukan juga pemeriksaan kepada anggota Linmas sebanyak 15 orang, serta MUI Desa 25 orang, untuk di pinta keterangan, betul tidaknya ada pelanggaran.Dan ini adalah kedatangan yang kedua kali nya setelah sebelum nya pihak dari kapolda datang untuk mengamankan berkas ” ujarnya, Rabu (01/07/2020).

    Di lain tempat, salah satu tokoh pemuda Desa Sindangasih Elan mengatakan, Dirinya berharap banyak dengan adanya pemeriksaan tersebut .Nantinya pihak terkait mampu menjalankan tugasnya secara adil dan transparan kepada masyarakat, juga apapun itu hasilnya,nanti di sampaikan kepada masyarakat.

    Hingga berita ini di buat belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak Tim Polda Jawa Barat serta Inspektorat Ciamis terkait persoalan yang sedang di proses. (Gezul / Hendra)

    Share

    The post Polda Jabar Periksa Bangunan Fisik Desa Sindangasih Anggaran DD Tahun 2017 Hingga 2019 appeared first on Bandung Berita.

AGH Travel

Manjakanlah perjalanan Anda dengan berbagai fasilitas yang telah kami sediakan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan Anda. Kami memberikan jaminan harga yang bersaing serta service yang memuaskan sesuai dengan harapan.

Layanan Kami

Berikut ini adalah beberapa pilihan layanan Travel yang tersedia di AGH Travel Bandung – Bogor

Testimoni

Harganya murah tapi pelayanannya juara.. orangnya ramah2 banget..pokoknya bikin pengen ke travel lagi..dan pake AGH Travel lagi tentunya..

Yosep Nugraha, Garut

Terima kasih AGH Travel, Service nya sangat memuaskan. Recomended banget pokoknya !!

Irwan Efendi, Garut

Kami sangat puas dengan pelayanan AGH Travel, terutama untuk fleksibel waktunya.

Tri Sandi, Garut